Program Studi Sarjana Terapan Pengelolaan Hutan menyelenggarakan sosialisasi dan diskusi terkait kurikulum K26 bersama stakeholder pada Jumat, 23 Januari 2026 yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom. Kegiatan ini bertujuan menjaring ide, saran, dan masukan dari mitra industri sebagai bahan penyusunan kurikulum yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Partisipasi aktif dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan penyusunan kurikulum yang komprehensif dan aplikatif.
Skill yang dibutuhkan oleh industri atau pengguna lulusan menjadi prioritas acuan dalam penyusunan kurikulum bagi program studi sarjana terapan. Keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kurikulum sangat krusial untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi sesuai dinamika sektor kehutanan kontemporer. Pendekatan kolaboratif ini menjadi strategi program studi dalam menghasilkan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja.
Kegiatan ini mendapat respons positif dengan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis dari berbagai sektor. Perwakilan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) hadir antara lain dari PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), PT. Restorasi Habitat Orangutan Indonesia (RHOI), PT. Ekosistem Khatulistiwa Lestari (EKL), PT. Tektona Alas Makmur, dan PT. Javlec. Selain itu, turut hadir pula perwakilan dari instansi pemerintah seperti Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kehadiran Yayasan AruPa, praktisi kehutanan, alumni, dan mitra pengguna lulusan lainnya semakin memperkaya perspektif dalam diskusi penyusunan kurikulum.
Dalam sambutannya, Ketua Program Studi, Ir. Eko Prasetyo, S.Hut., M.Sc., Ph.D., menyampaikan bahwa penyusunan Kurikulum K26 merupakan momentum penting untuk memastikan keselarasan capaian pembelajaran dengan dinamika sektor kehutanan. “Masukan dari pengguna lulusan menjadi komponen utama agar kurikulum yang disusun tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga aplikatif dan sesuai kebutuhan lapangan,” ujarnya. Beliau menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja dalam menciptakan lulusan yang berkualitas.
Kurikulum K26 dirancang untuk menghasilkan lulusan dengan profil yang lebih luas dan adaptif, yakni sebagai Perencana Hutan, Pengelola Hutan, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. Perluasan profil ini merespons kebutuhan sektor kehutanan yang semakin kompleks dan multidimensi. Lulusan diharapkan mampu menjawab tantangan yang tidak hanya mencakup dimensi teknis pengelolaan hutan, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan konservasi.
Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan mengangkat berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama. Topik yang dibahas mencakup kompetensi teknis dan non-teknis, keterampilan praktik lapangan, penguasaan teknologi kehutanan terkini, serta tantangan pengelolaan hutan berkelanjutan di tengah perubahan iklim global. Para stakeholder dari industri dan pemerintah memberikan masukan berharga terkait kebutuhan riil di lapangan kerja dan gap kompetensi yang sering ditemui pada lulusan. Beberapa aspek mendapat perhatian khusus dalam diskusi, di antaranya penguatan soft skills seperti komunikasi, adaptabilitas, dan problem solving. Pendalaman kompetensi teknis dalam bidang strategis seperti pengelolaan karbon, teknologi digital kehutanan, dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus pembahasan.
Masukan-masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam finalisasi struktur dan konten Kurikulum K26. Melalui kegiatan ini, Program Studi Sarjana Terapan Pengelolaan Hutan berharap dapat merumuskan Kurikulum K26 yang responsif terhadap kebutuhan pengguna lulusan. Kurikulum yang disusun diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan siap berkontribusi dalam pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Program studi berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan para stakeholder sebagai bagian integral dari upaya peningkatan mutu pendidikan di bidang pengelolaan hutan.